Jatuh  tempo pembayaran pajak  Bumi dan  Bangunan  pada  tanggal 31  Agustus  tahun 2021, dalam  memudahkan   pelayanan  pembayaran  dimasa  pandemi  Bapenda    kota bogor bekerjasama dengan  BJB dan channel pembayaran  pajak diantaranya , toko pedia,qris,Go pay,buka lapak,blibli,link aja,masago,bayarin, pos indonesia,bank kota bogor, indomart, alfamart ovo dan  mobil keliling.
Untuk saat ini  pembayaran pajak melalui mobil keliling dilaksanakan  di  halaman gedung  Bapenda Kota Bogor jl. Pemuda  no 31. Terdapat  2 mobil keliling  untuk  melayani  masyarakat yang akan membayar  pajak  sebelum jatuh tempo,  hal tersebut dilaksanakan  untuk mengantisipasi antrian  dan  penumpukan  orang  pada saat  pembayaran.

Cinta  Bogor Bayar Pajak Tepat  waktu.

Bogor, Selasa 8 Juni 2021

Bapenda Kota Bogor menerima kunjungan Studi banding dari Badan Keuangan, Dinas Lingkungan Hidup, Perdagangan, Perhubungan, Dinas Pariwisata Kota Gorontalo dan berbarengan dengan Bapenda Kota Banjarmasin.

Studi banding diterima langsung Oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Bapak Deni Hendana dan didampingi oleh Sekertaris Bapenda beserta para Kabid.

Kepala Bapenda Kota Bogor Dalam penjelasannya bahwa , Bapenda Kota Bogor dalam dalam pengelolaan pajak mengeluarkan beberapa kebijakan daerah sudah melaksanakan pembayaran dengan cara non tunai, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pertemuan antara wajib pajak dengan Piskus ( petugas pajak ), sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tidak harus datang ke Bapenda atau mengantri di bank tetapi bisa dilaksanakan di rumah dengan menggunakan Gadget.

Hadir dalam acara studi banding dari BJB menjelaskan tentang chanel pembayaran yang disediakan oleh BJB berupa 16 chanel pembayaran salah satunya adalah QRIS untuk pembayaran PBB dan pajak lainnya beserta Retribusi untuk pembayaran retribusi parkir. (Ay)

Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Bapenda Kota Bogor melaksanakan penagihan pajak daerah jenis Hotel dan restoran, pelaksanaan penagihan pajak kali ini dilakukan secara gabungan oleh petugas Penagihan pajak Bapenda Kota Bogor bersama dengan bagian Hukum dan Pol.PP

Dalam pelaksanaa penagihan pajak, petugas memasang surat pengawasan pajak daerah dalam bentuk stiker yang di tempel pada area restoran dan hotel.

Terdapat 3 wajib pajak yang dipasang stiker pengawasan pajak yang terdiri 2 jenis hotel yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman dan jalan Katulampa, 1 restoran yang berlokasi di Jl. Paledang.

Ke 3 objek pajak tersebut sebelum dilaksanakan pemasangan surat pengawasan dalam bentuk stiker telah diberikan pemberitahuan dan surat teguran untuk segera membayar pajak lebih dari Tiga kali surat teguran, bahkan sudah di panggil oleh Kejaksaan Negeri Bogor untuk segera melaksanakan pembayaran pajak yang dititipkan oleh konsumen untuk disetorkan ke Kas Daerah pemerintah Kota Bogor, Namun sampai hari ini tanggal 25 Mei 2021 wajib pajak tersebut tidak menanggapi surat pemberitahuan dan teguran yang sudah di sampaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya.
Bapenda Kota Bogor akan terus melaksanakan penagihan pajak daerah dan melakukan hal yang sama terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan taat dalam.menyetorkan pajak. ( Ay).

Kepala  Bapenda Kota Bogor Ir. Deni Hendana, M.Si didampingi Kabid Penagihan Anang Yusuf, S.Sos MM. dan Kabid Pendatan Rike Ratina Ayuningsih, SE, MM, Menerima kunjungan  kerja dari DPRD Provinsi DKI Jakarta komisi C yang dipimpin oleh  Dr. Ir. H. Rasyidi HY., MM ., CPA., MA.
Kunjungan  kerja  membahas tentang pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan  secara elektronik  (online).  Bapenda Kota Bogor  telah melaksanakan pelayanan pajak daerah secara online dalam hal pelayanan  pajak, wajib pajak telah melaksanakan  pembayaran  secara cashless.  Salah Satu jenis pajak yang baru ini  dikembangkan secara online adalah  pajak bumi dan bangunan. Kepala Bapenda Kota Bogor selain menjelaskan  tentang pelayanan secara elektronik juga menjelaskan terkait dengan tax polecy di Kota Bogor yang di tanyakan oleh peserta kunjungan kerja dari anggota komisi C DKI Jakarta. Beberapa hal  yang disampaikan  diantaranya  terkait dengan  Kebijakan fiskal dari sisi pendapatan  dengan memberikan  keringanan pajak bagi masyarakat berupa pengurangan pajak PBB dan BPHTB  dan penghapusan pajak , keringanan bagi pelaku usaha  dengan menghapus denda.
Kebijakan  bidang pelayanan yaitu memanfaatkan   teknologi  dengan  perluasan chanel pembayaran  pajak.
Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkiat dengan kebijaka  perpajakan. Contoh pengeruangann  pbb yg diberikan  pengurangan 15%, 10% dan 5% dari pajak pokok. (Ay)

Sosialisai Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Lainnya dilaksanakan di Hotel Zest Jl. Raya Padjajaran Selasa 30 Maret 2021, sebanyak 50 Wajib Pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan wajib Pajak Air Tanah hadir dalam acara sosialisai.

Pembukaan acara sosialisasi di pimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Bapak Ir. Deni Hendana, M.Si dalam sambutannya menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban para Wajib Pajak, dan menegaskan bahwa Wajib Pajak adalah merupakan Mitra Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola Pajak Daerah, dalam kesempatan acara tersebut Kepala Badan pun memberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) sebagai tanda bahwa para Pengusaha Hotel, Restoran, Parkir dan Pengusaha Air Tanah sudah memepunyai hak dan kewajiban Pajak Daerah, serta diberikan Maklumat Pajak yang berfungsi sebagai informasi kepada para customer bahwa transaksi ditempat mereka berusaha dikenakan pajak sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Dalam acara tersebut disampaikan materi tentang Tata Cara Pelaporan Pajak Daerah oleh Ibu Rike Ratna Ayuningsih (Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan), Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya oleh Ibu Dra. Christina Ari Setyaningsih, M.Si (Kepala Bidang Penetapan dan pengolahan Data) dan Pemeriksaan Pajak Daerah Oleh Bapak Anang Yusuf, S.Sos., M.M (Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian).

Rapat koordinasi Sinergitas Pengelolaan BPHTB antara Pemerintah  Kota Bogor , PPAT dan Kantor Pertanahan.
Dilaksanakan d hotel Onih pada tanggal 29 Maret 2021.
Sebanyak  100 perseta hadir dalam acara rapat koordinasi dari unsur PPAT, PPTS, para pelaku property, KPP pratama Kota Bogor dalam acara tersebut kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Kepala  Bapenda Kota Bogor Ir. DENI Hendana, Msi dalam laporannya menyampaikan bahwa Target pendapatan BPHTB  tahun 2021  sebesar Rp. 165 M, untuk mencapai target tersebut Bap3nda ridak dapat bekerja sendiri tetapi perlu  adanya sinergitas semua stake holder BPHTB  diantaranya PPAT, PPATS, para pelaku property, BPN dan kpp Pratama. Dalam melaksanakan upaya pencapain target dan kemudah pelayanan pemerintah Kota Bogor  tahun  2020 telah mengeluarkan Kebijakan fiskal dan kebijakan pelayanan, berupa   pengurangan 2 kali pajak  BPHTB di bulan Juni dan Agustu serta meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi semaksimal berupa  pelayanan secara e validasi untuk BPHTB .
Acara rapat koordinasi di buka oleh Wakil.Walikoya Bogor Bapak  Dedi Rachim, dalam sambutnya menyampaikan agara penyetoran pajak BPHTB  agar disetorkan dengan jujur,  apabila memang dari sisi aturan harus sesuai  dengan  nilai transaksi, maka setoranlah sesuai dengan transaksi , Karena perlu disadari bahwa uang pajak akan kembali kepada masyarakat  berupa pembangunan, diantaranya jalan umum maupun jalan kereta api.  Saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang melaksanakan pembangun BIR. Harapannya kedepan dengan dibangunnya inprastruktur  dapat menumbukan ekonomi dikota Bogor.

(AY)

Rapat kerja dengan komisi 2 Dprd kota Bogor yaang dipimpin oleh Bapak Rusli Prihatevy

Kepala Bapenda Kota Bogor menjelaskan kinerja Bapenda selama tahun 2020. Dimana pencapaian target pendapatan daerah sebesar 102%
Rencana pendapatan pajak daerah di tahun 2021 di targetkan 651.069.000.000.

Terdapat beberapa masukan dari komisi 2 terkait upaya untuk mencapai target pendapatan di tahun 2021, diantaranya mengoptimalkan pendataan terhadap restoran yg belum terdaftar sebagai wajib pajak, optimalisasi pajak PBB untuk perumahan yang telah lama berdiri.
Pajak Air tanah dari sisi pengawasan agar terus ditingkatkan dan dilakukan koordinasi denga pdm agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.
Harapan kedepan dari komisi 2 bahwa rapat koordinasi bisa dilaksanakan secara rutin sebagai upaya untuk saling mengingatkan dan suport dari komisi 2 dalam upaya pencapaian target pendapatan tahun 2021. (AY )